Organisasi Pemuda Seharusnya Mencontoh Iwan Fals

Ilustrasi

Jakarta (SAPULIDINews) – Deputi I Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Alfitra Salam menyarankan, agar Poknas (Perserikatan Organisasi Kepemudaan Nasional) dapat mengambil peran maksimal, terkait masih ada dualisme kepemimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
"Pemerintah berharap Poknas dapat membuat program-program perioritas, yang dapat mempersatukan keberagaman kepemudaan dan tentunya yang pasti adalah kegiatan kepemudaan.”ujarnya di sebuah acara kepemudaan di Bogor, kemarin.
Alfitra mengharapkan Poknas bisa mengikuti jejak musisi Iwan Fals.”Saya berharap Poknas dapat mengikuti langkah Organisasi Indonesia (OI) yang didirikan Iwan Fals dan Organisasi Pendidikan milik Dick Doang, Kedua organisasi itu sangat efektif dan tidak pernah mengharapkan anggaran APBN.”harapnya.

Sebagai sebuah organisasi OI, kata Alfitra, memiliki tanah 20 hektar dan disana berkumpul pemuda dengan berbagai latar-belakang. Iwan Fals menyediakan tanahnya itu untuk berternak bebek, kambing dan kegiatan pada karya lainnya untuk pemuda.
Terkait kisruh di KNPI Alfitra mengaku pesimis dapat mempersatukan wadah kepemudaan itu. Menurut dia, peyelesaian dualisme kepemimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sudah diupayakan pemerintah secara maksimal, namun belum mendapatkan hasil yang positif.

“Kemenpora sudah delapan kali mempertemukan kedua pimpinan KNPI tersebut, yakni Dolly Kurnia dan Aziz Syamsuddin. Dari pertemuan itu, sudah ada beberapa opsi yang dihasilkan dan hingga kini belum membuahkan hasil.”ujarnya disebuah acara di Bogor.
Namun demikian, lanjut dia, pemerintah belum putus asa, karena masih mengagendakan dua kali pertemuan lagi."Walaupun belum berhasil, Insya Allah dalam waktu dekat Kemenpora kembali memfasilitasi dua kali pertemuan lagi untuk mempersatukan KNPI ini,"ucap Alfitra.

Ketika didesak pertanyaan, bagaimana jika tidak berhasil dipersatukan juga, Alfitra mengaku pasrah, dan pemerintah hanya akan membiarkan KPNI seperti sekarang, karena pemerintah tidak berhak membubarkan."Tidak masalah jika ada KNPI lain dan seterusnya. Namun konsekuensinya pemerintah akan membuat suatu forum kepemudaan,"tegasnya.

Kalau forum itu sudah terbentuk, kata dia, maka anggaran untuk organisasi kepemudaan bukan lagi diserahkan kepada KNPI, juga bukan kepada forum kepemudaan itu, tetapi kepada OKP-OKP karena merekalah yang menjadi stakeholder dari forum kepemudaan tersebut.(red)